Dampak UU HPP terhadap Masyarakat dan Obyek Penghasilan Pph 2022

 Dampak UU HPP terhadap Masyarakat dan Obyek Penghasilan Pph 2022

Dampak UU HPP terhadap Masyarakat dan Obyek Penghasilan Pph 2022 - Harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat penting dalam sistem hukum nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hukum perpajakan dan hukum kepailitan memiliki kesamaan dalam mengatur utang yang berdampak pada kedudukan kreditur dan penysitaan sebagai pelaksana barang jaminan kebendaan. 

Hal ini menyebabkan adanya hak dari setiap peraturan sehingga memerlukan pendekatan hukum yang holistik dengan mengacu pada teori Friedmann yaitu substansi, struktur, dan budaya dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat pajak penghasilan 2022.

Dampak UU HPP terhadap Masyarakat

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berlaku sejak 29 Oktober 2021. Salah satu tujuan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Penerbitan UU HPP dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, memperbaiki defisit anggaran dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) melalui penerapan kebijakan peningkatan penerimaan pajak. 

Kedua, untuk meningkatkan kinerja penerimaan, diperlukan perubahan kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta peraturan tentang pajak karbon, serta kebijakan berupa program wajib pajak. 

Ada beberapa ketentuan yang berdampak pada pelaku UMKM, antara lain pengenaan tarif pajak penghasilan, dan perubahan penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018.

UU HPP tidak terlepas dari upaya pemerintah mencari sumber baru untuk mengurangi defisit APBN 2022 dan 2023 yang harus kembali ke level 3 persen. Keanekaragaman tersebut bervariasi dengan berbagai lapisan masyarakat, yang paling terlihat adalah harga barang yang mempengaruhi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen mulai 1 April 2022.

Baca : Pajak Pertambahan Nilai

Lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan mengenai dampak UU HPP terhadap masyarakat, sebagai berikut:

1. NIK yang digunakan sebagai NPWP

Dalam hal ini, untuk melaporkan dan membayar pajak, Anda harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Identitas tersebut harus dibuat sendiri di Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor identitas langsung dimiliki ketika sudah memiliki akta kelahiran. 

Oleh karena itu, melalui UU HPP, NIK akan segera difungsikan sebagai NPWP. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 UU HPP. Langkah ini diambil untuk administrasi perpajakan. Meski begitu, pemilik NIK tidak secara langsung wajib membayar pajak. Pemilik NIK baru harus dikenakan biaya apabila penghasilannya lebih besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan

Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa sumber yang memberikan poin-poin penting dalam perubahan UU PPh, antara lain: pajak atas pajak, perubahan tarif pajak untuk pajak orang pribadi, pengenaan tarif pajak sebesar 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar, tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya adalah 22%, dan tidak dikenakan pajak atas peredaran bruto tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran sampai dengan 500 juta. 

RUU HPP juga telah menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22 persen untuk tahun fiskal 2022 ke depan, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai meningkatkan pendapatan dari pajak penghasilan dengan menjaga iklim investasi. 

Tarif ini lebih rendah dari rata-rata tarif pajak penghasilan badan untuk negara-negara ASEAN (22,17%), negara-negara OECD (22,81%), negara-negara Amerika (27,16%), dan negara-negara G20 (24,17%).

Baca : Cara Menanggulangi Inflasi, Jenis dan Dampak Inflasi

2. Adanya Pengampunan Pajak Jilid II

Mengutip Direktorat Jenderal Pajak, pengampunan pajak atau tax amnesty adalah pajak yang harus dibayar langsung oleh pihak yang bertanggung jawab. Dengan begitu, meski tidak membayar pajak, mereka tidak akan dikenakan denda administrasi, apalagi sanksi pidana. Pihak tersebut hanya diwajibkan untuk mengungkapkan harta benda yang seharusnya dikenakan pajak. 

Setelah itu, yang bersangkutan harus membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan. Program pengampunan pajak biasanya berjalan untuk jangka waktu tertentu. Indonesia sudah menjalankannya pada 2016-2017 lalu. 

Dengan berlakunya UU HPP, pemerintah akan menghapuskan pajak jilid II. Program tersebut akan dilaksanakan pada 1 Januari 2022 hingga akhir Juni 2022 dan rencananya amnesti jilid II dilakukan secara online.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa banyak ketentuan yang mengatur tentang Wajib Pajak secara umum, salah satunya adalah UU HPP. Sebagai bagian dari strategi reformasi administrasi dalam perpajakan.

UU HPP memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat, yaitu mampu meningkatkan kepatuhan sukarela dengan memperkuat sistem pemantauan dan pemungutan pajak, serta memberikan kepastian hukum perpajakan. 

Hal ini dilakukan melalui penggunaan NIK sebagai NPWP OP, penyesuaian persyaratan kuasa Wajib Pajak, penunjukan pihak lain sebagai/pemungut pajak, peningkatan kerjasama pemungutan pajak antar negara, dan pengaturan pelaksanaan kesepakatan bersama. 

Di sisi lain, UU HPP juga memberikan angin segar bagi para pelaku UMKM untuk lebih giat lagi dalam menjalankan usaha dan kegiatan usahanya.

Obyek Penghasilan Pph 2022

Berikut obyek PPh Pasal 21 dan obyek penghasilan yang tidak dipotong PPh 21 berapa persen yang diatur dalam UU PPh:

1. Pemotongan penghasilan PPh Orang Pribadi Pasal 21

Penghasilan yang diterima atau diperoleh bersifat tetap, baik berupa penghasilan tetap maupun tidak teratur.

Penghasilan yang diterima atau diterima sebagai penerima pensiun secara berkala dalam bentuk pensiun atau penghasilan sejenis.

penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon, manfaat pensiun, jaminan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis. Gaji pegawai tidak tetap atau pekerja lepas, upah harian, upah harian, upah satuan, upah borongan atau bulanan.

Kompensasi kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, honorarium, dan sejenisnya dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun sebagai suatu ketidakseimbangan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang jajan, uang perwakilan, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun, dan ketidakseimbangan dalam nama apapun.

Baca : Mengenal Tax Amnesty Lebih Lengkap Agar Makin Paham

2. Penghasilan Bukan Pemotongan PPh Pasal 21

Pembayaran manfaat asuransi atau santunan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi wakaf, dan asuransi beasiswa.

dalam bentuk sifat dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung pemberi kerja, termasuk yang ditanggung Pemerintah, merupakan pendapatan.

Iuran pensiun yang diberikan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh keuangan, iuran jaminan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan hari tua atau badan jaminan sosial kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

Zakat yang diterima oleh orang yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang disahkan atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang yang berhak dari lembaga keagamaan yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.